BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

B.     Batasan Masalah

Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:

1.      Apa arti Pancsila?

2.      Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?

3.      Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?

4.      Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?

C.     Tujuan Yang Ingin Dicapai

Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1.      Penulis ingin mengetahui arti Pancasila sebenarnya.

2.      Pada hakekatnya, Pancasila mempunyai fungsi yaitu sebagai dasar negara, dalam hal ini penulis ingin menjabarkannya.

3.      Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila.

D.    Sistematika Penulisan

Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Pancasila

            Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:

1.      Tidak boleh melakukan kekerasan

2.      Tidak boleh mencuri

3.      Tidak boleh berjiwa dengki

4.      Tidak boleh berbohong

5.      Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang

            Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang. Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam       permusyawaratan / perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.

B.     Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

      Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara, philosofische Grondslag dari negara, ideologi negara, Staatsidee. Dapat diartikan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara mencakup 8 point penting dalam sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

1)      Negara Hukum

2)      Sistem Konstitusional

3)      Kekuasaan tertinggi ada di MPR

4)      Presiden penyelenggara pemerintahan yang tertinggi

5)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6)      Pengawasan Parlemen

7)      Peradilan bebas

8)      Otonomi daerah

      Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan : ”....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini menegaskan bahwa Pancasila digunakan ssebagai dasar dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro, S.H. dalam karangan beliau yang berjudul ”Berita Pikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” menyatakan ”di antara unsur – unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.” Jadi, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum seperti tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPRS/1978). Pengertian ini meerupakan pengertian Pancasila yang bersifat yuridis – ketatanegaraan.

Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Pengamalan dan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara harus disertai sanksi – sanksi hukum. Pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai Weltanschauung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari – hari tidak disertai sanksi – sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap warga negara Indonesia terikat dalm cita – cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C.     Sila – Sila Pancsila.

a.       Sila Katuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b.      Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa –bangsa lain.

c.       Sila Persatuan Indonesia.

Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

d.      Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya.

e.       Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.

Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pancasila yang sah secara yuridis konstitusional adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD, yang tata urutan dan redaksinya tidak diubah – ubah.

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara maka sebagai warga negara Indonesia kita harus mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Agar jiwa dan semangatnya, fungsi dan tujuannya, serta ide – ide luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam butir – butir Pancasila tidak sampai diganti atau dihapuskan, bahkan diganti dengan paham lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.  

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

B.     Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata NegaraSekolah Menengah Umum. Surakarta; PT. Pabelan.

2. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.
3. NN. Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987